tts.png

Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten TTS 

Tentang Bapenda

Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten TTS

ABOUT

BADAN

PENDAPATAN

DAERAH

KAB

TTS

   Sesuai kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai tugas pokok yaitu:

1. melaksanakan perencanaan,

2. pembinaan teknis dan operasional,

3. pengawasan dan evaluasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.

DATA BAPENDA KABUPATEN TTS

 

1. Latar Belakang.

          Dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah yaitu penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, maka direncanakan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah.

         Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, maka kewenangan pemungutan PBB-P2 mulai tanggal 1 Januari 2014 dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Konsekuensi yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan proses pengalihan agar dapat dilaksanakan dengan baik.

      Persiapan pengalihan ini sudah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2012 dan 2013 diprogramkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

     Tahapan pengalihan antara lain persiapan SDM pengelola, sarana dan prasarana pendukung, peraturan-peraturan pelaksanaan PBB-P2 serta tahap pelaksanaan atau operasional pemungutan Tahun 2014.

        Pendanaan pemungutan PBB-P2 yang semula menjadi kewajiban Pemerintah Pusat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dengan konsekuensi dana pelaksanaan/operasional antara lain, pendataan dan pemetaan wajib pajak baru, pemutahiran data PBB-P2, cetak dokumen, operasional pemungutan di 32 Kecamatan berupa pendistribusian dokumen, monitoring pungutan, dan penagihan, ketersediaan sarana pendukung kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).

Untuk itu diuraikan beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah  sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2012 s/d 2016 berdasarkan target yang ditetapkan dalam DPA Badan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan termasuk pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah.

  2. Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Inpres SoE, Pasar Kapan, Pasar Niki-Niki, Pasar Oinlasi, Pasar Oe’ekam  dan Pasar Taum/Pasar Panite dan Pasar sedang lainnya yang tersebar di sejumlah kecamatan.

  3. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka menerima pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat telah dipersiapkan sejak Tahun Anggaran 2012 dan 2013 antara lain berupa alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan PBB-P2 (penyiapan hardware dan software SISMIOP PBB-P2), anggaran untuk bimtek dan pelatihan formal aparatur termasuk kesiapan regulasi peraturan perundang-undangan dan perlu dilanjutkan dengan kesiapan pendanaan untuk operasional pemungutan PBB-P2 Tahun Anggaran 2014 s/d sekarang.

  4. Prasarana berupa komputer, server, printer dan kelengkapan program PBB-P2 telah dianggarkan dan telah diadakan pada Tahun  Anggaran 2013 sebesar Rp. 867,950,000 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pengadaan server dan meja partisi Tahun 2015, Pengadaan server dan printonik pada Tahun 2016 dan pengadaan distometer, pengadaan blanko PBB-P2 Tahun 2015 dan Tahun 2016.

  5. Kesiapan aparatur (SDM) pengelola PBB-P2 sejak Tahun Anggaran 2012 dan 2013 antara lain dua orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal D1 PBB-P2 di STAN Jakarta yang dipersiapkan untuk tenaga Operating Consul (OC IT) dan Tenaga Penilai, dua orang telah mengikuti workshop pengalihan PBB-P2, delapan orang telah magang/bimtek di KPP Pratama Kupang, studi banding yang melibatkan dua orang anggota DPRD Komisi B.

  6. Pemberitahuan pengalihan PBB-P2 di daerah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar kelengkapan dokumen administrasi PBB-P2 antara lain SOP, Data Nominatif Piutang PBB, NJOPTKP, Peta Blok, Peta Desa, Basis Data dan aplikasi PBB-P2 telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 5 Januari 2014 dan telah beroperasi sampai sekarang.

  7. Kesiapan SDM dalam menghadapi pengelolaan keuangan berbasis akrual melalui bimtek di Pusat Pengembangan Ekonomi dan Bisnis FE. UGM Yogyakarta Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017.

  8. Mengadakan Bimtek Analisa Potensi Daerah di SoE pada Tahun 2015 yang melibatkan semua SKPD/OPD Pengelola PAD bekerjasama dengan FE. UGM Yogyakarta.

2. JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DI KELOLA BAPENDA KAB. TTS

         Jenis penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu :

  1. Pajak Daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

  2. Retribusi Daerah meliputi:

    1. ​Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Pasar​​

    2. Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa tanah pemda dan sewa rumah dinas.

  3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu meliputi:

    1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan diantaranya:​

      1. Penjualan rumah jabatan/rumah dinas​

      2. Penjualan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

    2. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya, diantaranya:

      1. Retribusi Parkir dalam Pasar Inpres SoE​

      2. Retribusi Penggunaan MCK

3. DASAR HUKUM

           Sesuai kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perencanaan, pembinaan teknis dan operasional, pengawasan dan evaluasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.